Konsultan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa untuk Percepatan Eliminasi TBC 220 views

Job Expired

Konsultan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa untuk Percepatan Eliminasi TBC

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan beban TBC tertinggi ke-2 di dunia setelah India. Pada tahun 2019, Indonesia mencatat 562.049 kasus TBC. Jika ditambah jumlah kasus yang tidak terdiagnosis dan tidak ternotifikasi, jumlah ini diperkirakan melonjak hingga mencapai 845.000 kasus[1]. Tingginya angka kejadian TBC ini disertai dengan tingginya angka perkiraan kematian akibat TBC di Indonesia per tahunnya yang mencapai 98.000 orang, atau 11 orang per jam.

Upaya penanggulangan TBC sendiri, di Indonesia, telah mendapatkan komitmen serius dari pemerintah. Komitmen ini mewujud dalam bentuk diterbitkannya Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2020-2024 yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, pada Agustus 2021, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 67 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Adanya Peraturan Presiden ini menjadi payung untuk mempererat koordinasi dan menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan TBC. Salah satu pihak yang mendapatkan peran dalam upaya penanggulangan TBC dalam peraturan tersebut ada Kementerian Desa.

Desa, sebagai entitas terkecil dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia, memiliki potensi untuk berperan penting dalam upaya pencapaian target eliminasi TBC di Indonesia tahun 2030. Peran desa dalam konteks ini dapat mengacu pada UU No. 6/2014 Tentang Desa (UU Desa) yang dalam pasal 74 mengamanatkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan sesuai dengan prioritas Pemda Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Lampiran hal. 30 dalam UU Desa tentang penjelasan pasal 74 ayat (2) juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan; dan yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar merupakan faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia. IO PPM (implementation  Organization Private Public Mix) (dalam Kementerian Kesehatan, 2020: 49)[2] menyebutkan bahwa 41% pasien yang tidak memulai pengobatan dan 52% pasien yang putus berobat berkaitan erat dengan faktor internal pasien, yakni masalah sosial-ekonomi dan perilaku pencarian pelayanan kesehatan pasien. Fuady et al. menyampaikan (dalam STPI, 2020: 2), meskipun biaya pengobatan TBC ditanggung oleh pemerintah, ¾ dari total biaya pengobatan pasien TBC Resisten Obat (RO) mencakup biaya transportasi, suplemen, dan bahan pangan yang tidak ditanggung oleh pemerintah dan dapat menjadi biaya katastropik jika pasien merupakan tulang punggung pendapatan rumah tangga.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, melalui UU Desa, desa mendapatkan amanat untuk mengelola Dana Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adanya Dana Desa membuat desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu bentuk strategis pemanfaatan Dana Desa memenuhi kebutuhan pembangunan desa adalah penanggulangan TBC.

Sebagaimana tertera dalam Permendesa No. 13/2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan SDGs Desa, yaitu upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Percepatan pencapaian SDGs Desa ini dapat dilakukan melalui:

  1. pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa;
  2. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
  3. adaptasi kebiasaan baru desa.

Adanya klausul program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa sebagai prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 (b), membuat desa dapat mengambil peran dalam program-program prioritas nasional, salah satunya penanggulangan TBC.

Adanya peraturan-peraturan tentang desa, sebagaimana disebutkan di atas, membuat desa memiliki kewenangan untuk merespon keberadaan penyakit tuberkulosis sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membutuhkan kebijakan spesifik yang dapat dijadikan acuan, terutama dalam memanfaatkan Dana Desa untuk penanggulangan TBC. Oleh karena itu, Stop TB Partnership Indonesia berinisiatif untuk melakukan penelitian dan menyusun policy brief guna memastikan desa mendapatkan payung hukum yang memadai dalam menyelenggarakan upaya penanggulangan TBC di desa.

Tujuan

  1. Terpetakannya kebijakan dalam upaya penanggulangan TBC di desa.
  2. Terpetakannya peran multipihak dalam upaya penanggulangan TBC di desa.
  3. Tersedianya policy brief tentang pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan eliminasi TBC.
  4. Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan eliminasi TBC.

Keluaran

  1. Terselenggaranya FGD prioritas penggunaan Dana Desa yang melibatkan multi pihak (organisasi masyarakat sipil, organisasi pasien, APDESI, Kementerian/Lembaga, sepuluh kepala desa dari Jawa dan luar Jawa).
  2. Desain, instrumen, dan protokol penelitian.
  3. Tersedianya hasil penelitian tentang kebijakan dan peran multipihak terkait upaya penanggulangan TBC di desa.
  4. Rekomendasi hasil penelitian atas pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan TBC.
  5. Tersedianya policy brief tentang pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan eliminasi TBC.
  6. Tersedianya kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan eliminasi TBC.

Ruang Lingkup Pekerjaan

  1. Diskusi kerangka penelitian dengan Tim STPI
  2. Pengembangan desain penelitian, instrumen, dan protokol penelitian.
  3. Desk research dan literature review.
  4. Koordinasi pengumpulan data dengan para calon informan FGD.
  5. Pengumpulan data (FGD).
  6. Analisis data dan penyusunan laporan hasil penelitian.
  7. Finalisasi draft laporan hasil penelitian.
  8. Penyusunan dan diseminasi policy brief tentang pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan eliminasi TBC.
  9. Fasilitasi penyusunan kebijakan Kementerian Desa tentang pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan eliminasi TBC.

Tugas dan Tanggung Jawab

  1. Mempresentasikan kerangka penelitian dan mengintegrasikan masukan-masukan ke dalam kerangka penelitian.
  2. Melakukan desk research dan literature review.
  3. Menyusun dan mempresentasikan laporan desk research dan literature review.
  4. Mengembangkan desain penelitian, instrumen, dan protokol penelitian.
  5. Mengelola proses koordinasi dan pengumpulan data (FGD).
  6. Melakukan analisis data dan menyusun laporan hasil penelitian.
  7. Melakukan finalisasi draft laporan hasil penelitian.
  8. Menyusun, memfinalisasi, dan mendiseminasikan policy brief tentang pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan eliminasi TBC.
  9. Melakukan fasilitasi penyusunan kebijakan Kementerian Desa tentang pemanfaatan Dana Desa untuk percepatan eliminasi TBC.

 

Lokasi kegiatan

Daring dan Luring (Jakarta)

Waktu Pelaksanaan

Oktober 2021 – April 2022

Tim Supervisi

Konsultan akan bertanggung jawab kepada Senior Program Manager

Kualifikasi

Konsultan harus mempunyai kualifikasi sebagai berikut:

  1. Kandidat harus terdaftar sebagai badan usaha/organisasi yang teregistrasi dan diatur oleh hukum di Indonesia
  2. Organisasi atau badan usaha yang memiliki pengalaman dalam melakukan kajian sosial/tata kelola pemerintahan/desa dan/atau kesehatan.
  3. Memiliki pengalaman melakukan penelitian.
  4. Memiliki pengalaman fasilitasi penyusunan kebijakan.
  5. Memiliki pengalaman dalam pengumpulan data dan manajemen data.
  6. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

 

Timeline Rekrutmen

  1. Penayangan iklan: 2-20 September 2021
  2. Batas waktu penerimaan lamaran: 20 September 2021
  3. Verifikasi proposal dan kelengkapan administrasi: 21 September 2021
  4. Shortlist kandidat: 22 September 2021
  5. Wawancara (daring): 23-25 September 2021
  6. Pengumuman hasil seleksi: 27 September 2021
  7. Penandatanganan kontrak: 30 September 2021

 

Dokumen yang Dikumpulkan

Setiap pelamar wajib mengirimkan proposal dan dokumen pendukung sebagai berikut:

Proposal terdiri dari:

  1. Kerangka kerja penelitian
  2. Rencana Anggaran Biaya
  3. Timeline kegiatan
  4. Tim kerja

Dokumen pendukung terdiri dari:

  • Expression of Interest (English/Bahasa Indonesia)
  • Profil organisasi
  • Portofolio hasil kerja yang relevan
  • KTP direksi/direktur/pendiri organisasi/pejabat yang berwenang di organisasi (salinan)
  • CV tim kerja terbaru
  • Akta notaris
  • NPWP

 

[1] WHO. 2020. Global Tuberculosis Report 2020.

[2] Kementerian Kesehatan RI. 2020. Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024.

More Information

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location
Connect with us
Contact Us

NGO Job Search

CONTACT US

How we can help ? Please feel free to CONTACT US

About us / Disclaimer

DevJobsIndo.ORG is not affiliated with devjobsindo yahoo mailing groups.MORE